Situbondo, Patennang.com – Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di SPBU 54.683.06 Desa Kalianget, Kecamatan Banyuglugur, Rabu (30/7). Sidak tersebut menjadi sorotan karena Mas Rio, sapaan akrabnya, tidak hanya meninjau distribusi bahan bakar, tetapi juga berhasil mengungkap praktik penyalahgunaan penyaluran BBM bersubsidi.
Didampingi oleh Wakapolres Situbondo Kompol Indah Citra Fitriyani, Sales Branch Manager Pertamina Wilayah Banyuwangi-Situbondo Muhammad Salman Alfarisi, Sekda Situbondo Wawan Setiawan, dan Kasatpol PP Sopan Efendi, sidak ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga distribusi energi yang adil dan tepat sasaran.
“Kami pastikan bahwa stok BBM, baik subsidi jenis Pertalite maupun non-subsidi Pertamax di Situbondo aman. Tidak ada kelangkaan, asalkan distribusinya sesuai aturan,” tegas Mas Rio di lokasi.
Namun, yang menjadi perhatian utama adalah temuan praktik ilegal di lapangan. Saat melakukan peninjauan langsung di area pengisian, Mas Rio memergoki sejumlah pihak yang menggunakan jerigen dalam jumlah besar untuk membeli BBM, yang diduga kuat akan dijual kembali dengan harga lebih tinggi atau disalahgunakan untuk kepentingan industri.
“Ini jelas melanggar aturan. Pengisian dengan jerigen tanpa izin resmi adalah bentuk penyimpangan distribusi,” kata Mas Rio, sembari meminta pihak kepolisian dan Pertamina untuk segera menindaklanjuti temuan tersebut.
Sementara itu, Sales Branch Manager Pertamina, Muhammad Salman, menyatakan bahwa pihaknya akan memperketat pengawasan di seluruh SPBU di wilayah Situbondo dan Banyuwangi. “Kami akan melakukan evaluasi ketat terhadap manajemen SPBU, termasuk potensi sanksi jika ditemukan keterlibatan pihak SPBU dalam praktik seperti ini,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Situbondo juga mengimbau masyarakat agar tidak terpengaruh isu kelangkaan BBM. Mas Rio menegaskan bahwa panic buying hanya akan memperburuk situasi dan membuka celah bagi penimbun mengambil keuntungan.
Dengan temuan ini, Bupati Situbondo kembali menunjukkan langkah tegas dalam menjaga integritas distribusi energi, serta melindungi hak masyarakat atas akses BBM subsidi yang adil dan merata.{*}
